Menginvestasikan sumber daya manusia (SDM) lewat pendidikan adalah modal awal percepatan pembangunan di berbagai aspek suatu bangsa. Berbagai belahan dunia mengutamakan pendidikan sebagai dasar pijakan memberantas kemiskinan. Mengingat pendidikan adalah hal pokok yang harus diperhatikan oleh bangsa maka berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat, pemeritah daaerah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Dalam upaya mempersiapkan SDM yang handal, pemerintah berupaya mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun kenyataannya belum direalisasikan, sehingga menghambat dalam mempersiapkan SDM. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan masyarakat di era global serta perkembangan IPTEK yang telah membawa perubahan pada aspek kehidupan manusia termasuk aspek ekonomi, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti sebagai insan berilmu pengetahuan, berketerampilan, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.
Sejalan dengan diberikannya undang-undang otonomi khusus no.21 tahun 2001 bagi provinsi Papua, dimana tujuannya adalah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama dalam mempersiapkan SDM sesuai dengan kebutuhan daerah. Diberikannya kewenangan dari pusat ke daerah merupakan salah satu wujud keprihatinan pemerintah pusat. Selain itu, akses pembangunanpun menjadi penghambat. Dengan demikian pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah. Berbagai organisasi kemahasiswaan, kemsayarakatan, institusi, lembaga adat, maupun lembaga keagamaan mengakui bahwa pemberian otonomi khusus gagal total. Tingkat kepercayaan masyarakat terutama akademisi di tingkat Provinsi Papua maupun Provinnsi Papua Barat. Pemerintah provinsi berupaya melakukan beberapa terobosan dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua salah satunya melalui kucuran dana-dana respek. Selain itu, pemerintah melalui dinas pendidikan provinsi melalukan konsolidasi dengan sejumlah institusi untuk mengirim anak-anak berbakat ke sejumlah program kerja sama di Jawa Bali dan Sulawesi (dalam) dan luar negeri.
Percepatan pembangunan di Papua adalah suatu agenda yang mendesak untuk dilakukan suatu terobosan baru oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dengan demikian disejumlah daerah di Papua melakukan pemekaran. Salah satu tujuan utama dari pemekaran adalah mempercepat percepatan pembangunan, melakukan transformasi di Wilayah Papua. Dengan melihat di sejumlah daerah membutuhkan administratif tersendiri, maka dilakukan pemekaran, termasuk Pegunungan Bintang.
Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Papua berdasarkan UU otonomi Khusus (OTSUS) No.21 tahun 2001. Berjalannya proses pembangunan di Pegunungan Bintang, didukung oleh berbagai aspek diantaranya adalah sumber daya alam (SDA), budaya, dan terutama adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Mengakui bahwa sumber daya alam di Papua terutama di Pegunungan Bintang sangat berlimpah. Pegunungan Bintang kaya akan SDA, namun sayangnya kesiapan SDM-nya belum cukup untuk mengelolah SDA dengan sendiri (masyarakat sendiri).
Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Pegunungan Bintang 5-10 tahun mendatang merupakan tolak ukur Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Pegunungan Bintang untuk menjawab tantangan pembangunan. Pemerintah daerah melakukan terobosan di bidang pendidikan yaitu kerjasama dengan beberapa institusi pendidikan maupun yayasan. Lembaga kerjasama diantranya Yayasan Binterbusih, Karawaci, dan dua lembaga institusi yaitu UGM dan Sanata Dharma Yogyakarta. Program kerjasama dengan landasan hukum atau kesepahaman (MOU) yang jelas adalah modal awal untuk memperkuat kerjasama di bidang pendidkan. Kami menyadari bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sudah berupaya melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga di seluruh Indonesia namun kami menilai masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu (MOU).
Beberapa institusi sudah ada kesepahaman, tetapi Yayasan Binterbusih belum ada MOU dengan Pemerintah Pegunungan Bintang. Mengingat jumlah mahasiswa dan pelajar di Yayasan Binterbusih Semarang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah perlu mengadakan konsultasi bersama Yayasan Binterbusi dan lembaga- lembaga lain.
Pengiriman pelajar dan mahasiswa di Semarang tidak diikuti dengan pengawasan yang kontinyu dalam hal membiayai kebutuhan hidup mahasiswa maupun pelajar terutama biaya kuliah dan biaya sekolah. Hal ini menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh program kerja sama terutama Yayasan Binterbusih di Semarang, Krawaci di Jakarta dan UGM di Yogyakarta. Banyak mahasiswa mengalami kendala dalam biaya semesteran dan biaya uang ujian sehingga tidak mengikuti aktifitas kuliah bahkan tidak mengikuti ujian semester.
Ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan untuk membiayai bidang pendidikan tidak secara procedural, hal ini menjadi kendala dalam proses peyaluran dana ke setiap istitusi dan lembaga terkait. Uang yang dikirim tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup, uang semesteran, dan membiayai pelatihan-pelatihan yang diselenggarkan oleh Yayasan Binterbusih, Krawaci, dan institusi UGM. Uang tersebut diposkan ke job-job yang disediakan, sehingga kekurangan dana. Maka Yayasan Binterbusih, Krawaci, dan UGM meminjam ke beberapa lembaga untuk dapat membiayai keperluan mahasiswa dan pelajar KOMAPO di Jawa, Bali, Sulawesi dan sorong (luar Papua). Tidak hanya meminjam kepada lembaga lain tetapi juga menggadaikan kekayaan seperti mobil dan lain-lainnya hanya untuk memberikan uang makan kepada para pelajar dan mahasiswa. Coba kita bayangkan betapa hebatnya kepedulian orang lain terhadap proses pembangunan Pegunungan Bintang lebih khususnya dan Papua pada umumnya.
Mengingat persoalan tersebut, badan pengurus Komunitas Mahasiswa Pelajar Aplim Apom (KOMAPO) melakukan infestigasi dan memperoleh sejumlah persoalan di lembaga terkait terutama tidak konsekwennya pemerintah dalam membiayai kebutuhan mahasiswa dan pelajar. Berdasarkan data yang kami peroleh, dapat disimpulkan dan direkomendasikan kepada Pemda Pegunungan Bintang untuk dipertimbangkan dan melakukan konfirmasi ke lembaga-lembaga tersebut di atas sehingga mereka membantu menyediakan SDM Pegunungan Bintang dengan penuh semangat dan tanpa beban.
Kami Pelajar dan Mahasiswa KOMAPO Se-Jawa Bali dan Sulawesi sangat berharap kepada Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Lembaga Adat, Praktisi Pendidikan, DPR, Dinas Pendidikan dan masyarakat yang peduli terhadap perkembangan pendidikan di pegunungan Bintang 5-10 tahun mendatang untuk saling mendukung dalam membangun SDM Pegunungan Bintang.
B. Tujuan
1. Melakukan kerja sama dengan mengadakan MoU antara Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang dan beberapa lembaga yang sudah mengadakan jalur kerja sama secara jelas
2. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang lebih memperhatikan SDM
3. Menyetor 20% dana anggaran pembangunan ke lembaga-lembaga terkait di atas dan KOMAPO
4. Memperjelas dana pendidikan yang diposkan oleh pemerintah Pegunungan Bintang ke lembaga-lembaga terkait untuk satu tahun anggaran.
5. Melakukan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, lembaga-lembaga terkait dan KOMAPO dalam melakukan control terhadap pelajar dan mahasiswa.
6.
C. Data Infestigasi Yayasan BINTERBUSIH
Yayasan BINTERBUSIH merupakan salah satu yayasan yang bergerak dibidang pendidikan. Yayasan ini berkedudukan di Semarang Jawa Tengah. Mengingat mahasiswa dan pelajar di Jawa Bali dan Sulawesi semakin meningkat, maka dibentuklah suatu yayasan yang disebut Yayasan Bina Teruna Indoesia Bumi Cenderawasih (BINTERBUSIH). Yayasan ini bertujuan untuk melindungi, membimbing, dan membina mahasiswa dan pelajar Papua yanga ada di Jawa Bali dan Sulawesi.
Secara umum pendidikan di Papua dikatakan ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia. Secara historis Bangsa Papua merupakan daerah penjajah dengan latar belakang merebutkan kekayaan Alam di Tanah Papua. Pada zaman itupula SDM Papua suda pada sasaran (memenuhi) target yang diharapkan, namun ketika bergabung dengan NKRI semua yang disiapkan menurun dratis. Berbagai uapaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk mempersiapkan SDM. Selain pemerintah, ada beberapa Yayasan yang peduli terhadap pendidkan Papua baik Yayasan dari dalam dan luar negeri.
Kucuran dana dari berbagai sumberpun dilakukan. Namun dalam realisasinya tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Melihat fenomena tersebut, Yayasan BINTERBUSIH melakukan suatu terobasan baru untuk menangani pendidikan papua dengan jalan kerjasama dengan beberapa daerah (kabupaten) di Papua. Salah satunya adalah Kabupaten Pegunungan Bintang. Kerja sama antara Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Yayasan BINTERBUSIH di Semarang, atas inisiatif dari beberapa orang yang pernah belajar di Jawa dan melihat kinerja serta bentuk-bentuk pendampingan pembelajaran yang dilakukan oleh Yayasan tersebut baik, sehingga tergeraklah hati mereka untuk melakukan pendekatan dan melakukan kerja sama. Bentuk kerjasama yang dilakukan pada saat itu adalah saling percaya karena mereka yang bekerja di Yayasan BINTERBUSIH mengenal baik dengan orang-orang Pegunungan Bintang di Jawa. Namun, berjalannya waktu semakin banyak pulalah mahasiawa dan pelajar Kabupaten Pegunungan Bintang yang ditangani oleh Yayasan BINTERBUSIH. Hal ini perluh diperhatikan oleh pemerintah secara serius.
Banyaknya mahasiswa dan pelajar yang dikirim oleh pemerintah daerah Pegunungan Bintang di Jawa khususnya ditangani oleh Yayasan BINTERBUSIH di Semarang tidak diimbangi dengan biaya hidup maupun biaya kuliah yang dibutuhkan. Kurang adanya perhatian secara serius dari PEMDA Pegunungan Bintang terhadap mahasiswa dan pelajar dalam hal biaya hidup dan biaya semesteran sehingga beberapa mahaiswa dan pelajar tidak melanjutkan studinya. Mereka yang mengorbankan kuliah sekarang sudah tidak melanjutkan kuliah lagi dan kini berada di Pegunungan Bintang. Fenomena ini menandakan bahwa ketidakseriusan Pemeritah Daerah Pegunungan Bintang dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).
Sampai pada tahun 2010/2011 jumlah mahasiswa dan pelajar yang ditangani oleh Yayasan BINTERBUSIH di semarang semakin meningkat. Begitupula Banyak persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa maupun pelajar meningkat, beberapa bulan terakhir ini belum ada komunikasi antara Pemerintah Daerah (PEMDA) sebagai penyalur dengan Yayasan BINTERBUSIH sebagai pengelola dan KOMAPO sebagai wadah Organisasi yang merangkul mahasiswa, sehingga ketidaksinergisan diantara ketiga lembaga ini. Maka kami Komunitas Mahasiswa Aplim Apom (KOMAPO) se Jawa Bali dan Sulawesi menyuarakan suara (aspirasi) mahasiswa agar dapat ditanggapinya. Data mahasiswa dan pelajar yang di tangani oleh BINTERBUSIH dapat kami lampirkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar