Perkembangan perekonomian Indonesia secara umum dan membandingkan dengan sistem ekonomi yang diletakan oleh para pendiri Negara Republik Indonesia bahwa ternyata keduanya menampakan gejala-gejala yang berbeda. sistem ekonomi Indonesia adalah sebagaimana yang dirumuskan dan sekaligus diletakan oleh Bung Hatta dengan menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan”, dengan menganggap koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Rumusan tersebut memang merupakan suatu sistem ekonomi yang paling tepat sesuai dengan iklim ekonomi Indonesia. Hal ini didukung oleh potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sebagian besar penduduk Indonesia bertani dan nelayan. Untuk mengembangkan potensi tersebut, kehadiran koperasi ditengah masyarakat merupakan sarana yang tepat dan memadai untuk mengembangkan ekonomi yang berbasis lokal.
Pemberlakuan sistem ekonomi indonesia yang dirumuskan oleh Hatta merupakan sistem yang dapat diakui karena sesuai dengan iklim negaranya. Indonesia ingin membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong. Sistem ekonomi ini berakar dari pada nilai universal yang dianut oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Dasar pemikiran mengenai pengembangan ekonomi kerakyatan yang diamksud lebih lanjut Hatta menjelaskan lebih tepat jika dibuat dalam bentuk suatu badan usaha seperti koperasi. Berdasarkan rumusan ekonomi Hatta ini, di setiap daerah di Indonesia perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan perekonomian yang berbasis lokal. Karena secara setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda ingin membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita ideologinya.
Substansi Ekonomi Kerakyatan Menurut Bung Hata
Secara operasional, pedoman penyelenggaraan sistem perekonomian kerakyatan
dirumuskan dalam tiga ayat pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:
1. Ayat(1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan
2. Ayat (2)cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikusasai oleh Negara
3. Ayat(3) bumi, air dan segala kekayaan yang terakandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Yang dimaksud usaha bersama berdasarakan atas azas kekeluargaan mengacu pada koperasi. Artinya dalam rangka sistem ekonomi kerakyatan, setiap pelaku ekonomi pertama-tama harus melihat diri mereka bersaudara. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai kemakmuran bersama, mereka harus berusaha untuk bekerja sama dan saling bantu membantu.
Kemudian lebih lanjut dijelaskan pada ayat dua dengan mengatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikusasai oleh Negara. Kalimat dikuasai oleh Negara bukan berarti harus diselenggarakan oleh pemerintah melalui jajaran birokrasinya, melainkan dapat diserahkan kepada badan-badan lain yang dikelola secara otonom baik itu perusahaan Negara maupun swasta yang pekerjaannya dikendalikan oleh dan bertanggugjawab kepada pemerintah.
Substansi dari ayat ke 3 untuk menghindari penghisapan rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa. Artinya keberadaan Negara sebagai penguasa kekayaan alam sama sekali tidak dimasksudkan untuk meminggirkan pemenuhan hak-hak dasar rakayat, melainkan untuk menjamin pemanfaatan kekayaan alam itu diperuntuhkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Berdasarkan ketiga prisip tersebut diatas terdapat lima manfaat penting dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan di indonesia:
a. Mengembangkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional
b. Mengembangkan BUMN pada cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
c. Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi,air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi kemakmuran rakyat
d. Melindungi dan memajukan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
e. Mengembangkan panti-panti sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar. ( Hatta dalam Baswir,2009)
Jadi sebenarnya ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang melembagakan kedaulatan rakyat. dengan untuk mengutamakan kemakmuran masyarakat diatas kemakmuran orang seorang.
Pengembangan ekonomi Kerakyatan Masyarakat Pegunugan Bintang
Kondisi awal perekonomian
Secara umum kegitan ekonomi bagi masyarakat papua pada umunya dan lebih khsusus Pegunungan Bintang berbeda –beda. Hal ini disebabkan karena letak keadaan geografis yaitu sebagian masyarakat bermukim di daerah pesisir dan lainnya berdomisili di daerah pegunugan. Oleh karena itu cara pemenuhan kebutuhan ekonomi berbeda khusunya kebutuhan prima (utama). Pola dilakukan oleh Masyarakat yang berada didaerah pesisir untuk memenuhi kebutuhan adalah meramu, berburu dan bermata pencaharian sebagai nelayan. Sementara pola yang dipakai oleh masyarakat bagian pedalaman adalah bercocok tanam, berburu, berkebun. Diantara kedua masyarakat tersebut telah terjadi perdagangan. Dalam perdagangan tersebut sistem yang digunakan adalah barter, yaitu terjadi pertukaran antara barang yang satu dengan barang lain anatara anggota sekelompok satu daerah bahkan kelompok masyarakat yang berasal dari daerah yang berbeda. Dalam hal pola pemenuhan kebutuhannya masyarakat Pegunungan Bintang sebagaian masih menggunakan pola yang lama. Berburu dan bercocok tanam secara tradisioanl masih dijumpai di beberapa distrik. Hal ini bukan berarti masyarakat tersebut masih primitif. Namun karena dari waktu ke waktu perkembangan zaman dan teknologi yang digunakan semakin berkembang. Akibatnya sistem tersebut tidak berlaku. Saat ini uang sebagai alat transaksi yang disepakati dan diterima umum oleh masyarakat global. Berkaitan dengan itu, perkembangan ekonomi lokal Papua secara umum tanpa terkecuali Pegunugan Bintang saat ini berjalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagian masyarakat barangkali belum memahami secara tepat sistem ekonomi yang berlaku saat ini. Akibatnya tingkat kesejahtraan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga masih sangat rendah.
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa yang menjadi titik perhatian bagi generasi penerus papua: Bagaiamana caranya agar masyarakat dapat memahami pemberlakuan sistem ekonomi kerakyatan yang dirancang oleh para pendiri NKRI beberapa tahaun silam. Meskipun saat ini sistem ekonomi kerakyatan yang dianjurkan oleh Hatta terlupakan dan lebih banyak mucul kelompok kapitalis. Sebagian masyarakat masih membutuhkan konsep ekonomi kerakyatan. Bila dilihat dari tingkat kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan finansial Secara umum masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Oleh karena itu, tidak begitu saja melupakan sistem ekonomi kerakyatan. Papua pada umunya dan Pegunungan Bintang saat ini dinilai pemenuhan kebutuhan dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. sehingga para pengeambil kebijakan perlu menerjemahkan rumusan atau strategi ekonomi kerakyatan yang di kembangkan oleh Bung Hatta guna mengembangkan perekonomian rakyat berbasis lokal. Demikian karena, masyarakat masih hidup di dusun-dusun masing-masing dan masih mengklaim bahwa segala kekayaan yang berada di wilayahnya menjadi miliknya. Namun masyarakat tidak memiliki keahlian sehingga menunggu siapa yang bersedia membantu mereka dalam menyelesaikan atau mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada terutama meningkatkan tingkat kesejahteraan.
Masyarakat membutuhkan cara pengolahan sumber daya yang ada secara efektif untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Cara yang tepat untuk mencapai harapan-harapan tersebut adalah setiap individu (generasi mudah) memiliki pengetahuan dan kahlian yang lebih, dan memahami realitas atau kondisi riil yang sedang berlangsung serta menyadari adanya tuntutan dan perekmbangan zaman. Hal ini penting sebab masyarakat modern hidup dibawa tuntutan globalisasi. Masyrakat atau secara individu bersaing untuk mempertahankan hidupnya.
Pengembangan perekonomian masyarakat Lebih Lanjut
Perkembangan perekonomian lokal Papua secara umum dan Pegunungan Bintang khususnya, pada saat ini tidak berkembang sesuai dengan cita-cita atau harapan masyarakat. Pernyataan tersebut didukung oleh realita yang terjadi saat ini. Pada saat ini roda perekonomian terpenting dapat dikuasai oleh non Papua atau pendukduk bukan pribumi. Pusat-pusat perbelanjaan sampai di pasar-pasar tempat yang layak dapat dikuasai oleh mereka. Orang papua hanya menduduki salah satu posisi kegiatan ekonomi yang paling utama dari tiga (3) kegiatan utama yaitu mengambil posisi sebagai pemakai atau menjadi konsumen. Ketika menghadapi, mendengar, dan merasakan kondisi seperti ini memunculkan beberapa pertanyaan reflektif yang kiranya dapat dijawab oleh para pemuda, pelajar dan mahasiswa bahkan masyarakat Papua pada umumnya. Kapan orang pribumi menjadi produsen, kapan orangpribumi menjadi distributor, kapan orang pribumi diajarkan menjadi pekerja yang profesional, kapan masyarakat pribumi bebas financial, kapan orang pribumi diajarkan menjadi seorang pengusaha atau investor yang handal. Sebagian pertanyaan refletif tersebut telah di bahas oleh Socrates Sofyan Yoman dalam bukunya yang berjudul “PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA: 2007”. Semua pertanyaan reflektif tersebut diatas harus di jawab oleh penduduk pribumi Papua tanpa terkecuali masyarakat Pegunungan Bintang. Berangkat dari pertanyaan reflektif sebelumnya kondisi perekokonmian masyarakat Pegunungan Bintang belum dikatakan mengalami perkembangan atau kemunduran. Menurut hemat saya masayarakat saat ini masih dalam jalur transisi menuju perubahan. Masyarakat sedang berada dalam masa persiapan ini perlu dibina dan diberdayakan dari bidang ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar ketika seluruh masyarakat menikmati dan mengakses pembanguan fisik maupun non fisik secara merata. Masyarakat tidak lagi harus kembali berpikir tentang cara meningkatkan tingkat kesejahteraan tetapi masyarakat berpikir untuk melakukan inovasi dan berkreativitas menciptakan produk-produk yang memiliki daya saing yang tinggi serta menciptakan lapangan pekerjaan.
Letak persoalan sekarang adalah siapa yang membangun dan mensejahterakan ekonomi orang Pegunungan Bintang ? Untuk keluar dari segala ketidakberdayaan kemampuan finansial tersebut adalah sebuah tugas dan tanggungjawab yang paling utama berada pada pundak setiap insan dan pribadi masyarakat Pegunungan Bintang tanpa terkecuali terlebih para generasi mudah saat ini. Orang lain datang dengan berbagai motivasi dan beranekaragam alasan yang pada akhirnya memanfaatkan kesempatan yang ada dengan baik dan dapat menguasai sektor-sektor yang sangat vital terutama dalam tatanan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini tidak saling curiga. Semua pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan apa pun bentuk kegiatan asalkan tidak mengganggu ketertiban umum(menyimpang dari norma-noma yang berlaku). Sebagaian orang mengatakan bahwa masyrakat non pribumi datang dengan berbagai motivasi dan menciptakan sebuah sistem yang dapat dirancang untuk mematikan karakter perekonomi rakyat. Misalnya melalui lembaga-lembaga tertentu orang dapat berpikir mengambil banyak keuntungan dari potensi yang ada tanpa mempersiapkan sumber daya manusia lokal secara profesional. Kemudian orang bisa berpikir melangkah lebih jauh dari sekedar mengambil keuntungan, dapat menghancaurkan sistem ekonomi rakyat lokal dengan menciptakan iklim atau sistem ketergantungan agar rakyat lokal tidak bisa berpikir lebih jauh tentang bagaimana cara berekonomi yang baik untuk memproduksi suatu komoditas tanpa berpikiran yang berorientasi ditolong. Pandangan seperti kerliru, semua golongan mempunyai hak yang sama untuk berkreasi menciptakan pusat-pusat usaha atau menciptakan lapangan pekerjaan yang memberikan peluang dan kesempatan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Untuk mengakomodir seluruh elemen kelompok masyarakat yang terdapat di daerah ini. Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam menciptakan iklim usaha yang baik. Jadi, Pemerintah perlu menciptakan suatu sistem pendukung yang tidak memihak sehingga dapat mempersiapkan seluruh lapisan rakyat agar mampu menciptakan suatu keadaan ekonomi yang kondusif.
Bila melihat menyaksikan setiap peristiwa hidup yang dialami masyarakat Papua seperti dijelaskan diatas. Masyarakat Pegunungan Bintang pun mengalami hal yang sama saat ini. Kabupaten ini telah memasuki umur yang ke sepuluh dan masih butuh waktu untuk membenahi seluruh aspek vital termasuk mengembangkan konsep perekonomian rakyat. Dilihat dari potensi yang dimiliki masyarakat, setiap wilayah pegunugan Bintang mempunyai potensi untuk mengembangkan masayarakat dari aspek ekonomi. Seluruh wilayah berpotensi mengembangkan pertanian, peternakan, perikanan dan bahkan unit-unit usaha untuk menjual sembilan bahan pokok makanan dan jenis usaha lainnya. Namun sampai kini masyarakat belum diberikan dorongan atau pembinaan guna menyadarkan masyarakat tentang pentinganya pengembangan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan. Masyrakat kini sangat respek terhadap pendidikan politik bahkan ada yang terlibat langsung di dalam politik praktis. Menurut hemat saya sebelum masyarakat terlibat dalam politik praktis, alangkah baiknya mereka diajarkan membangun diri mulai dari hal-hal dasar seperti memperoleh pendidikan yang baik. Dilain pihak masyarakt di berikan modal baik berupa finasial maupun non finasial sehingga mereka siap secara financial maupun non financial. pendidikan politik yang dipraktekan di daerah ini lebih banyak di dorong kebutuhan financial. Bila disimak dalam praktik riilnya, kadang-kadang para politikus mengambil hati masyrakat dengan memberikan beberapa lembar rupiah. Hal ini sadar atau tidak masyarakat dididik untuk saling ketergantungan kepada bantuan dari orang lain. Kemudian dalam jangka waktu yang panjang dapat menciptakan budaya malas sehingga etos kerja masyarakat semakin terkikis. Tentu saja diharapkan hal seperti ini tidak terjadi di masyarakat Pegunungan Bintang.
Menjawab ketertinggalan dalam bidang ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Papua secara umum dan terlebih khusus Pegunugan Bintang, perlu membuat terobosan-terobosan relevan oleh pihak terkait dalam bidang ekonomi, sehingga masyarakat boleh keluar dari keterbelakangan ekonominya. Hal yang paling utama yang dilakukan siapa pun adalah memahami kondisi masyarakat dan mengerti sikap mental dan pola ekonomi yang telah dianut oleh masyarakat sejak dahulu. Selanjutnya adalah semua penyelenggara kegiatan ekonomi harus sesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Sesuai dengan kehidupan sosialnya , sistem ekonomi yang tepat dianut masyarakat Papua secara umum adalah mungkin bisa katakan ekonomi sosial kemasyarakatan atau bisa katakan sistem ekonomi konsumsi bersama. Nilai sosial ini bahkan menjadikan kekuatan bagi masyarakat Papua. Demikian karena nilai sosial tersebut telah dipraktekan secara turun-temurun dari nenek moyang setiap suku yang ada di Papua salah satunya suku-suku yang menyebar di seluruh wilayah Pegunungan Bintang. Pernyataan tersebut terjawab bahwa “sistem ekonomi yang sesuai bagi orang Papua adalah sebuah nilai ekonomi yang datang dari praktek ekonomi kesukuan yang dilaksanakan secara turun temurun dari 250 suku bangsa di tanah Papua. Ekonomi kesukuan ini sangat mungkin membuat orang Papua berkembang dengan sistem yang baru tapi pola lama yang dimiliki orang Papua” (Socrates, 2007:292).
Sistem ekonomi yang diterapkan di Papua saat ini tidak dapat menguntungkan bagi masyarakat lokal, tidak berhasil membangun ekonomi rakyat. Hal ini dapat kita amati melalui setiap peristiwa hidup yang dihadapi rakyat Papua pada umunya yang semakin hari tertindas secara finansial. Setiap orang mengakui bahwa pulau Papua kaya akan sumber daya alam. Ketika mendengar ungkapan tersebut hati kecil setiap orang pasti mengatakan bahwa orang Papua adalah orang kaya. Kita sebagai orang Papua boleh mengakui dan membanggakan diri atas kekayaan yang kita miliki tersebut. Tetapi yang terpenting dan harus dipegang adalah menjaga sikap dan memegang prinsip untuk tidak terjerumus dan membawa kita pada situasi dan sikap kesombongan, pemborosan, malas, memanjakan diri dan mengharapkan bantuan dari orang lain. Kalau setiap masyarakat selalu mengharapkan demikian, kondisi ini akan tatap begitu-begitu saja. Tidak akan mengalami perubahan yang signifikan dalam bidang ekonomi.
Untuk menjawab semua keterbelakangan ekonomi seperti yang telah dijelaskan diatas secara manusiawi tidak mudah untuk melakukan perubahan dalam kurun waktu yang relatif singkat. Tetapi letak persoalan sekarang adalah sudahkah lembaga swasta maupun pemerintah menyediakan tempat-tempat yang strategi untuk membina masyarakat agar mampu membiayai dan menghidupi kebutuhan ekonominya. Tempat-tempat seperti ini telah ada tapi tidak disediakan dalam jumlah yang banyak, sehingga dari tahun-ketahun tidak terdapat perubahan yang mengarah ke tingkat yang lebih baik. Bagi masyarakat Pegunungan Bintang sangat membutuhkan penyediaan tempat-tempat yang mampu mendampingi masyarakat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya tugas besar yang harus dilakukan bagi masyarakat dari setiap wadaha yang dimaksud adalah mengupayakan dan mendorong masyrakat agar memperbaiki taraf hidup ekonomi rakyat dengan maksud agar beberapa tahun kedepan mereka mampu mempersiapkan diri menghadapi tantangan global, mapan secara finansial dan dapat bersaing dengan orang lain. Hal ini sangat dibutuhkan karena melihat kondisi masyarakat Papua pada umumnya saat ini sangat memprihatinkan kedepan. Jika hal itu tidak ditangani secara serius mulai dari sekarang nasib masyarakat Papua terlbih Masyarakat Pegunungan Bintang akan menjadi tidak jelas. Langkah yang paling tepat untuk memenuhi hal tersebut diatas adalah membangun sistem ekonomi yang berbasis lokal. Sistem perekonomian yang diwariskan atau diletakan oleh para pendiri negara ini sangat baik untuk dipraktekan di Indonesia. Namun dalam mengaplikasikannya kurang diperhatikan. Sistem ekonomi tersebut mencanangkan bahwa pembangunan ekonomi mulai dibangun dari desa ke kota artinya masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan objek. Program pemerintah tersebut di Papua tidak terlihat sama sekali ciri-ciri sistem pembangunan tersebut.
Pembanguanan perekonomian rakyat Pegunungan Bintang harus membangun mulai dari setiap distrik berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Karena antar distrik memiliki potensi yang berbeda-beda dan seluruh penduduk yang ada bermukim di daerah pedesaan. Daerah pedesaan inilah masyarakat bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan hidup. Pengembangan perekonomian berbasisi desa merupakan alternatif yang tepat bagi pemerintah daerah Kabupaten. Untuk saat ini pembanguan fisik wilyah ini belum diakses oleh masyarakat untuk memoblisasi produk yang dihasilkan sehingga sangat sulit untuk memasarkannya. Untuk mengembangkan perekonomian disetiap distrik , perlu membentuk suatu wadah untuk menyelenggarakan atau melangsungkan kegiatan perekonomi rakyat. Demi memperlancar kegiatan tersebut bentuk usaha yang paling baik adalah membangun koperasi atau lembaga ekonomi sejenis lainnya yang mendapatkan pengawasan langsung dari pemerintah daerah . “Potensi daerah di setiap kabupaten dan kota harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dalam hal pemberdayaan produk lokal menjadikan sebagai produk unggulan ”. (Socrates, 2007:2890).
Sistem ekonomi lokal merupakan sistem ekonomi yang dijalankan oleh bersama untuk memenuhi kepentingan bersama sesuai dengan tata cara yang bisa ditempuh sejak dahulu oleh nenek moyang. Perangkat ekonomi seperti ini perlu diberlakukan di Pegunugan Bintang, sebab sebagian besar penduduk masih menganut sistem dan nilai sosial yang telah dipraktekan sejak jaman dahulu. Barang kali membuat kebijakan seperti ini dapat membantu masyarakat dalam pengembangan dan memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Kemungkinan membuat sistem seperti ini, masyarakat dipermudah untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam pemberlakuan sistem seperti ini tugas pemerintah adalah harus dipersempit yaitu memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan dan menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain berapa pun yang diproduksi harus diberikan kesempatan kepada masyarakat. Seiring dengan pergantian waktu sistem seperti ini sudah mulai ditinggalkan dan dianggap sebagai sistem ekonomi tradisional. Namun yang perlu ditekankan disini adalah bukan memandang dari segi penerapan sistemnya tetapi lebih pada mengadobsi nilai-nilai positif yang telah dipraktekan didalam sistem tersebut. Kemudian nilai-nilai tersebut diaplikasikan kedalam sistem dan cara yang tepat saat ini. Sistem ekonomi yang sesuai dengan iklim setempat, masyarakat mungkin ingin membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita konsumsi bersama. Sebab sistem ekonomi ini berakar dari pada nilai universal yang dianut oleh nenek moyang orang Papua termasuk masyrakat Pegunungan Bintang sejak dahulu. Dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita konsumsi bersama tersebut lebih pantas jika dibuat dalam suatu bentuk badan usaha seperti koperasi. Membandingkan pandangan Socrates diatas setiap daerah kabupaten dan kota di Papua perlu melakukan pengadaan ajang-ajang tertentu untuk dapat mengumpulkan masyarakat untuk dibina dan diberikan keterampilan mengenai upaya-upaya tepat untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan keahlian. Pengadaan kegiatan seperti ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah maupun swasta. Sebab keterlibatan lembaga-lembaga relevan tersebut dalam upaya semacam ini memberikan nilai positif.
Untuk menjawab segala persoalan yang ditegaskan diatas upaya-upaya yang boleh dilakukkan oleh pemerintah kabupaten adalah medirikan koperasi atau lembaga keuanhgan mikro yang bentuk dan jenis usahanya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Lembaga keuangan tersebut harus didirikan berdasarkan sistem dan nilai sosial yang diyakini oleh masyarakat. kemudian yang perlu ditekankan didalam perinsip koperasi tersebut adalah usaha bersama atas dasar konsumsi bersama (berkerja sama untuk memenuhi kebutuhan financial). Selain itu nilai yang perlu diperhatikan adalah nilai kasih (berwatak sosial). Dalam perkembanganya, koperasi atau apa pun bentuk wadah ini diharapkan berfungsi sebagai suatu wadah yang tepat untuk melangsungkan sekaligus menyelenggarakan kegiatan perekonomian rakyat lokal. Demi memperlancar kegiatan koperasi tersebut pemerintah kabupaten dapat melakukan pengawasan secara langsung setiap penyelenggaraan kegiatan koperasi dengan mengutamakan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup ekonomi rakyat.
Untuk menciptakan perputaran kegiatan perekonomian sekaligus memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Pemerintah kabupaten perlu menyaediakan pasar. Pasar yang dimaksud didesian sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melihat kondisi geogreafis yang sangat sulit dijangkau oleh masyarakat antar distrik sehingga penggadaan pasar perlu ditempatkan di titik-titik tertentu agar dengan mudah diakses oleh Masyarakat. Penjelasana lebih rinci mengenai pengadaan pasar tradisonal dijelaskan pada bagaian selanjutnya.
Sekilas Tentang Kegiatan Perekonomian Rakyat Papua
Papua memiliki banyak sumber daya. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda dan beranekaragam. Sampai saat ini sumber daya tertentu masih diolah secara manual dan hasil olahannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara keluarga. Tetapi sebagaian telah mengalami sedikit kemajuan. Banyak ibu-ibu yang bisa berjual hasil kebun di pasar. Hal ini patut diberikan dukungan. Namun, potret dari beberapa sumber (media masa) menunjukan bahwa sebagian ibu yang berjulan di beberapa Pasar sentral maupun pasar-pasar kecil di setiap sudut kota. Ternyata mereka berjualan ditempat-tempat yang tidak layak untuk berjualan. mereka hanya berjualan di samping jalan, disamping tumpukan sampah. Para penjual (ibu-ibu) merupakan sendi utama kegiatan perekonomian sehingga perlu diberdayakan secara terus menerus. Bila kita lihat kondisi seperti ini, sangat mengkwatirkan. Hal kecil seperti ini tidak bisa dibenahi dengan baik maka Papua membutuhkan waktu 20 sampai dengan 50 tahun akan namapak kemajuan dalam bidang ekonomi.
Hasil penjualan mereka hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan primer. Hal ini sebabkan karena beberapa faktor. Pertama keterampilan yang dimiliki masih terbatas khususnya skill yang dimiliki untuk mengembangkan sebuah produk. Kedua, kurangnya modal (uang) sebagai investasi awal bagi mereka untuk melakukan usaha mereka. Modal awal ini penting karena digunakan untuk pengadaan atau menyewa tempat-tempat yang layak dipasar maupun tempat usaha lain. Ketiga, produk yang dihasilkan masih dalam skala kecil. Hal ini disebabkan karena sangat berkaitan dengan dua faktor sebelumnya. Kurang memiliki keterampilan dan modal sehingga mereka ingin mengembangakan lahan yang lebih luas untuk memproduksi yang lebih banyak tetapi masih mengalami kendala. Faktor ke empat, kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait. Lembaga pemerintah maupun lembaga terkait kurang memberikan perhatian kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha baik secara kelompok maupun secara individu. Modal utama yang dimiliki masyarakat adalah lahan yang sangat luas. Apabila mereka(masyarakat) difasilitasi dengan baik lahan yang mereka miliki bisa mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi tertentu yang mendatangkan pendapatan dan meraup keuntungan sekaligus sebagai sumber penghasilan tetapnya. Penyelenggaran pemerintah disuatu tempat bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan rakyatnya tercapai ketika pertumbuhan kegiatan perekonomian masyarakat meningkat. Meningkatnya kesejahteraan rakyat menjadi indikator pertumbuhan dan kemanjuan kegiatan ekonomi disuatu daerah. Akhir-akhir ini pun dinilai bahwa pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi provinsi papua dinilai masih rendah. Pemerintah Daerah perlu menciptakan iklim investasi yang mampu meningkatkan daya tarik investor demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain menciptakan iklim investasi. Pemerintah daerah perlu memberdayakan kegiatan ekonomi rakyat lokal dengan cara membuat berbagai program yang memudahkan masyarakat untuk mengembangkan faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan oleh pemda adalah program-prgram yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dengan lembaga keuangan khususnya bank.
Saat ini salah ssatu program yang dikembangkan oleh kedua lembaga tersebut adalah PNPM PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri perdesaan. Tujuannya membantu mensejahterakan masyarakat miskin di pedesaan. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat harus mempublikasikan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan program-prgam seperti ini. selain itu, pemerintah daerah maupun lembaga terkait perlu menyebarkan infromasi khusus tentang program-program pengembangan kegiatan usaha kecil menengah (UKM).
Semestinya, masa otonomi seperti saat ini pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memerlukan kebijakan khusus dalam pengembangan kegiatan ekonomi rakyat. Otonomi memberikan kekebesan ke pada daerah untuk bisa mengatur langkah-langkah yang berpihak kepada semua lapisan masyarakat untuk mengembangkan masyarakat menjadi lebih produktif. Apabila dilihat dari peredaraan dana otonomi khusus. Dalam satu tahun bisa ratusan juta hingga tirlyunan rupiah. Bila dihiutung secara matematis jumlah uang yang beredar lebih besar dari pada jumlah penduduk yang ada saat ini. Setiap kabupaten memiliki sejumlah program seperti dana pengembangan distrik. Aliran Dana seperti ini perlu diatur dengan baik oleh kepala distrik bersangkutan. Dalam hal ini pengelolaannya kepala distrik harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dalam menjalankan program kerja pemerintah. Hubungan kerja sama ini difokuskan sebagai sarana untuk mengelola aliran dana yang beredar dengan menciptakan program yang tidak membuat masyarakat ketergantungan tetapi mandiri dalam melakukan kegiatan usaha tertentu.
Penyadaraan dan pembinaan kegiatan perekonomian perlu dilakukan di setiap wilayah kabupaten kota diseluruh wilayah Papua. Hal ini dilakukan untuk mengajak sekaligus membina masyarakat untuk berdagang atau berwiraswasta yang baik. Menurut hemat saya bahwa, masyarakat memiliki pengetahuan dan sumber daya yang memadai. Mereka bersdia untuk dibina, memiliki semangat dan memiliki kemauan tetapi letak persoalannya adalah apakah ada pihak-pihak yang mendampingi mereka untuk meningkatkan minat dalam berbisnis?. Beberapa wilayah bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Timika misalnya, Freeport mengalokasikan dana melaui LPMAK(lembaga pengembangan masyarakat Amungme Kamoro) membina masyarakat sesuai dengan kelompok-kelompok yang secara terstrukturt telah diatur. Strategi yang digunakan LPMAK ternyata berhasil. Beberapa kelompok masyarakat dibawa binaan lembaga tersebut mampu menghasilkan produk yang luar biasa baik.
Program yang dirancang lembaga terakait pun harus memperhatikan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Kemampuan masyarakat bisa dipastikan menjadi tolok ukur berhasil atau tidaknya program. Rancangan program yang sehebat apa pun tidak memberikan feed back apa pun dari masyarakat hal ini menunjukan ketidakberhasilan program tersebut. Selama masa pemerintahan orde baru telah menyelenggarakan program turun desa dengan mengadakan beberapa kegiatan pengembangan masyarakat. Secara umum diperhatikan bahwa awal mula kegiatan tersebut sangat antusias serta dilengkapi dengan pendampingan dan penyuluhan lapangan(PPL). Tetapi berbalik keadaan setelah pengadaan program tersebut. Masyarakat tidak dibina secara berkelanjutan. Salah satu jabaran dari program turun desa adalah Intruksi desa tertinggal (IDT). Apakah program-prgram sejenis bisa diselenggarakan saat ini?. Sangat mungkin. Karena saat itu pengawasan lansung dari pemerintah pusat sehingga program yang dibuat tanpa memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki masyarakat di daerah tertentu. Akibatnya program yang dicanangkan tidak berhasil dengan baik.
Program-program tersebut bisa menjadikan cerminan bagi pemerintah saat ini untuk mengembangan program yang serupa. Satu kelebihan untuk mendukung dan mengembangkan program-program seperti ini diperlukannya kebijakan dan dukungan dari pejabat lokal secara individu maupun antar kabupaten. Para pejabat saat ini mengetahui secara pasti kondisi dan kemampuan masyarakat sehingga dengan mudah mengakomodir masyarakat yang dipimpinnya. Tidak seperti masa-masa pemerintah dulu. Sistem pemerintah lama menempatkan orang tanpa mempertimbangkan apakah orang yang ditunjuk memiliki visi dan misi bagi masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Dalam kondisi seperti itu, mereka yang sebagian menduduki posisi tertinggi saat ini mengomentari kebijakkan pemerintah pusat. Seharusnya reaksi tersebut dipraktekan saat ini. Kesempatan yang dimiliki setiap pejabat daerah semakin luas. Namun peluang ini pun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana nasib masyarakat setelah masa otonomi itu habis?. Hal inilah harus menjadi bahan pertimbangan bagi pejabat tertentu untuk memciptakan program yang mampu mengajak masyarakat untuk ikut aktif serta mandiri dalam mengembangan seluruh potensi yang ada.
Seandainya setiap kabupaten/kota memiliki satu pemikiran untuk mengembangakan kegiatan ekonomi berbasis kemampuan rakyat akan memberikan terobosan dan kontribusi besar dalam sejerah pertumbuhan dan perkembangan kegiatan perekonomian Papua sejak negara ini merdeka.
Oleh Kristianus Hiktaop
Penulis Adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar