UPAYA-UPAYA PENOLAKAN MAHASISWA PEGUNUNGAN BINTANG TERHADAP EKSPLORASI TAMBANG OLEH PT ANTAM DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

PENGANTAR Pegunungan Bintang merupakan salah satu wilayah Provinsi Papua yang memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan dan diolah dengan baik. Potensi sumber daya alam yang dimaksud antara lain bahan-bahan tambang, hasil hutan dan beberapa sumber daya lainnya. Beberapa tahun terakhir ini wilayah ini di observasi oleh beberapa perusahaan yang ingin membuka tambang. Namun pemerintah tidak mengijinkan dan masyrakat setempat pun menolak untuk memberikan ijin kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan operasi penambangan di wilayah ini.

UNDANGAN

Nomor : 06/PP/KOMAPO/JBS/2012/2013

 Hal : Undangan Evaluasi Organisasi

 Lamp :- 

Kepada Yth. Anggota Komunitas Mahasiswa Pelajar Aplim Apom (KOMAPO) Jawa Bali dan Sulawesi Kabupaten Pegunungan Bintang Papua 

 Di Tempat 

Dengan hormat, 

Menindak lanjut Anggaran Rumah Tangga (ATR) KOMAPO Bab VII pasal 14 dan peraturan pengurus pusat No 01/Sekjend KOMAPO/2009/2011 dirubah menjadi peraturan tambahan pengurus pusat No. 01/PP/KOMAPO/JBS/2011/2013 tentang evaluasi organisasi setidak-tidaknya dilakukan selama tiga bulan sekali. Berawal dari peraturan tersebut kami pengurus pusat (PP) Komunitas Mahasiwa Pelajar Aplim Apom (KOMAPO) se Jawa Bali dan Sulawesi Kabupaten Pegunungan Bintang mengundang seluruh anggota KOMAPO (Korwil JABOTABEK, Semarang, SALO, Yogyakarta, Jawa Timur ) untuk hadir dalam kegiatan evaluasi organisasi. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada; Hari/tanggal : Saptu 18 Agustus 2012 Waktu : pukul 09.00- 13.00 Tempat : Ruang Kuliah II/K 36 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Agenda : 1. Melaporkan Laporan kegiatan dari korwil (Jabotabek, semarang, salo, Yo

PERSOALAN BIAYA PENDIDIKAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DENGAN BEBERAPA LEMBAGA TERKAIT DI PULAU JAWA

A. Latar Belakang Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan berwibawa sesuai dengan amanat Pasal 18B Undang Undang Dasar 1945 yang dijabarkan melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah untuk menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah,maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menciptakan pemerintahan yang baik,bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Indonesia dengan menitikberatkan pada pelayanan public(public service)demi mencapai tujuan pembangunan nasional (Development Gol Nationa)yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan alinea keempat Undang Undang Dasar 1945.Oleh karena itu,salah satu unsur terpenting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan adalah mencerdaskan anak bangsa dengan penyediaan sumber Dana,baik melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah(APBD)ataupun sumber-sumber lain untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai focus utama dalam mengatasi masalah Pembangunan Nasional itu sendiri . Berawal dari acuan pemikiran dasar tersebut,Pemerintah daerah kabupaten pegunungan Bintang pasca pemekaran,telah mengam

Golkar Rangkul Partai Lain untuk Cari Cawapres Ical

Elvan Dany Sutrisno - detikNews Selasa, 15/05/2012 18:08 WIB Ketum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Foto:detikcom) Jakarta Ketua FPG DPR Setya Novanto menuturkan pencapresan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) sudah final. Cawapres Ical akan diambil dari partai mitra koalisi. "Pencapresan Pak Ical di rapat harian dan rapat pleno sudah final. Rapimnasus hanya membahas masalah penetapan

PEMBENAHAN PASAR TRADISIONAL, MENYELAMATKAN PEDADANG LOKAL MASYARAKAT PAPUA

Oleh Kristianus Hiktaop 

Pasar pada esensinya adalah tempat terjadinya transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dengan menggunakan mata uang dengan nilai tertentu sebagai alat transaksi. Kini pasar sangat akrab dengan kehidupan massyrakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dipasar, bagi konsumen bisa berbelanja bermcam-macam kebutuhan terutama, beranekargam sayur-sayuran,daging, sembako,bumbu dapur, buah-buahan,umbi-umbian, pakaiaan dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Bila diperhatikan beberapa tahun belakangan ini pasar tradisional diprovinsi Papua berkembang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan menyediakan atau merenovasi beberapa pasar tradisisional yang sebelumnya sempit dan menampung sedikit pedagang namun kini diperluas dan disertai dengan penambahan pedagang yang baru sama sekali. Langkah ini patut dibenarkan dan didukung dan dianggap sebagai lahan untuk menampung tenaga kerja sehingga memberikan kontribusi pada menurunkan angka kemiskinan. Namun ternyata bila dilihat dari tatakelolanya, sebagian pasar tidak dikelola dengan baik. Sebagian orang mengatakan bahwa pasar tradisional tempat kumuh,becek, bau dan sumpek. Penilaian seperti ini berpengaruh pada beberapa kalangan sehingga tidak berbelanja di pasar tradisional. Kalangan menengah dan para remaja kini merasa t

MEMAHAMI PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN DI PEGUNUNGAN BintINTANG

Perkembangan perekonomian Indonesia secara umum dan membandingkan dengan sistem ekonomi yang diletakan oleh para pendiri Negara Republik Indonesia bahwa ternyata keduanya menampakan gejala-gejala yang berbeda. sistem ekonomi Indonesia adalah sebagaimana yang dirumuskan dan sekaligus diletakan oleh Bung Hatta dengan menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan”, dengan menganggap koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Rumusan tersebut memang merupakan suatu sistem ekonomi yang paling tepat sesuai dengan iklim ekonomi Indonesia. Hal ini didukung oleh potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sebagian besar penduduk Indonesia bertani dan nelayan. Untuk mengembangkan potensi tersebut, kehadiran koperasi ditengah masyarakat merupakan sarana yang tepat dan memadai untuk mengembangkan ekonomi yang berbasis lokal. Pemberlakuan sistem ekonomi indonesia yang dirumuskan oleh Hatta merupakan sistem yang dapat diakui karena sesuai dengan iklim negaranya. Indonesia ingin membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong. Sistem ekonomi ini berakar dari pada nilai universal yang dianut oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Dasar pemikiran mengenai pengembangan ekonomi kerakyatan yang diamksud lebih lanjut Hatta menjelaskan lebih tepat jika dibuat dalam bentuk suatu badan usaha seperti koperasi. Berdasarkan rumusan ekonomi Hatta ini, di setiap daerah di Indonesia perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan perekonomian yang berbasis lokal. Karena secara setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda ingin membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita ideologinya. Substansi Ekonomi Kerakyatan Menurut Bung Hata Secara operasional, pedoman penyelenggaraan sistem perekonomian kerakyatan

PEMBENAHAN PASAR TRADISIONAL, MENYELAMATKAN PEDAGANG LOKAL MASYARAKAT PAPUA

Oleh Kristianus Hiktaop

Pasar pada esensinya adalah tempat terjadinya transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dengan menggunakan mata uang dengan nilai tertentu sebagai alat transaksi. Kini pasar sangat akrab dengan kehidupan massyrakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dipasar, bagi konsumen bisa berbelanja bermcam-macam kebutuhan terutama, beranekargam sayur-sayuran,daging, sembako,bumbu dapur, buah-buahan,umbi-umbian, pakaiaan dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Bila diperhatikan beberapa tahun belakangan ini pasar tradisional diprovinsi Papua berkembang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan menyediakan atau merenovasi beberapa pasar tradisisional yang sebelumnya sempit dan menampung sedikit pedagang namun kini diperluas dan disertai dengan penambahan pedagang yang baru sama sekali. Langkah ini patut dibenarkan dan didukung dan dianggap sebagai lahan untuk menampung tenaga kerja sehingga memberikan kontribusi pada menurunkan angka kemiskinan.