berita

Source: http://www.amronbadriza.com/2012/07/cara-membuat-judul-blog-bergerak.html#ixzz2HGOAa7ZG

Senin, 18 Oktober 2010

KEBIJAKAN KAMPUS MAHASISWA TIDAK MELIBATKAN

Kebijakan kampus selama ini tidak melibatkan mahasiswa untuk mengambil keputusan. Dimana peran mahasiswa dalam keluarga kampus, akhir-akhir ini semakin hilang dan akan dihilangkan. Pada hal mahasiswa adalah bagian dari warga kampus, yang seharusnya mengakomodir aspirasi atau pendapat mahasiswa melalui lembaga terkait, guna untuk pengembangan dan kesejahteraan kampus di masa mendatang. Salah satu contoh kongkrit yang akhir-akhir ini menjadi keluhan mahasiswa adalah keputusan pengelolah kampus menyangkut biaya per SKS setiap tahun semakin meningkat. Hal ini sangat ironis, karena tidak semua mahaiswa yang kuliah di universitas, penghasilan orang tuanya kalangan ekonomi atas. Maka sebaiknya harus dipertimbangkan oleh universitas, sebelum mengambil keputusan sehingga ada transpransi dalam perkuliahan di kampus.
Hal ini untuk mengantisipasi kecemburuan social, dalam hal biaya kuliah. Keputusan kampus adalah hak mutlak,namun hal itu bisa membatasi seorang siswa yang ingin kuliah di universitas yang diinginkan. Setiap orang layak untuk mendapatkan pendidikan (paling tidak menyelesaikan pendidikan S1), namun bisa dibatasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan profit, sehingga mahasiswa (siswa) bisa mengundurkan diri dari cita-citanya karena menyangkut biaya yang melambung tinggi.
Apa lagi pemerataan dalam pembagian beasiswa untuk orang berprestasi tidak pada sasaran. Pemerintah mencangkan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi, namun hal itu tidak dipungkiri oleh pengelola kampus. Pembagiannya tidak pada sasaran, malah diberikan kepada mereka (mahasiswa) yang penghasilan orang tuanya lebih tinggi secara ekomi.
Selain meningikan biaya, beberapa perguruan tinggi akhir-akhir ini memprogramkan enam hari kerja. Hal ini merupakan salah satu bentuk kekuasaan (penindasan) oleh pihak-pihak terkait terhadap mahasiswa. Program enam hari kerja ini juga tidak melibatkan mahasiswa. Hanya membuat keputusan oleh para korporat kampus. Membatasi hak mahasiswa dalam hal berorganisasi dan berkreasi dengan memadatkan jadwal kuliah.
Beberapa mahsiswa pendidikan ekonomi USD mengeluh karena ruang kuliah terbatas. Hal tersebut disampaikan pada saat jejak pendapat antara mahasiswa PAK dan PE dengan para pengajar (dosen) beberapa bulan yang lalu di hall Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Mereka mengeluh karena kuato ( bangku dan meja) yang disiapkan oleh universitas terbatas, sedangkan mahasiswa belebihi persediaan. Kemanakah uang kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswa? Dengan tariff pembayan setiap angkatan (tahun) meningkat. Hal ini perluh diperhatikan oleh pengelola universitas.

Tidak ada komentar: