DIKUSI MAHASISWA KOMAPO:

MENENGOK HARI ULTA KABUPATEN YANG KE -8

Oleh FX Kasipmabin*

YOGYAKARTA,KONEWS- Akhir-akhir ini Masyakat Indonesia sangat prustasi dengan kinerja anggota dewan republik Indonesia yang terhormat. Wujud ketidakpuasan masyarakat, Nampak dalam menyuarakan dari berbagai media local, Nasional, maupun tidak kalah menariknya menyuarakan melalui media Internasional, baik melalui media elektonik maupun non elektronik (Koran, tabloid, edukasi,dll). Berbagai organisasi masyakat selalu mendesak dan mengkritisi kinerja anggota dewan periode 2009-2015, mereka mengambil keputusan semena-mena atas oknum-oknum tertentu yang notabene dengan kepentingan partai politik internal. Imbas dari kesewenag-wenangan anggota dewan, masyakat menjadi bingung, tidak percaya, dan tidak yakin akan pamor dewan.

Anggota dewan sebagai wakil rakyat, semestinya pro rakyat, tetapi pro veodalisme dan pro individualisme. Keegoisan yang tidak benar memicu pada kinerja anggota dewan terpuruk, malah anggota dewan menuntut untuk fasilitasnya mewah, dan mereka belum menjalankan tiga fungsinya dianntranya funsi legislasi, fungsi anggran, dan fungsi kontrol. Salah satu contoh kongkirit yang selama ini tidak digubris oleh anggota dewan, dan nekat untuk melukannya adalah penggunaan dana untuk membangun gedung baru DPR RI. Fungsi anggaran bagi anggota dewan tidak berfungsi. Untuk membangun gedung baru, ketua DPR Marzuki Allie, turut serta dan menunt untuk segera dibagun gedung baru mewah dan megah dengan desain uruf U, bertingkat 26 lantai dipastiakan akan mengeluarkan dana sebesar 1,8 triliun, begitu protes anggaran diturunkan menjadi 1,6 triliun, lalu sampai Rp 1,138 triliun.

Sikap Marsuki Allie ketua DPR RI atas mencuatnya isu pembangunan gedung baru yang diambil (dikutip) dari KOMPAS, edisi Saptu, 14 mei 2011 adalah sebagai berikut pada tanggal 30 Agustus 2010 menyampaikan kepastian gedung baru DPR dalam sosialisasi di gedung Nusantara III, Senaya, Jakarta. Pada tanggal 7 September 2010 mengakui, anggota Dewan Perwakilan Rakyat membutuhkan ruang kerja yang luas,terdiri dari ruang staf ahli, ruang rapat dan ruang tamu. Menilai wajar apabila setiap anggota DPR memiliki ruang kerja berukuran sekitar 120 meter persegi di gedung baru. Telah memintah agar tender ditunda dan biaya pembangunan diefisienkan dari 1,6 triliun menjadi 1,1 triliun. Pada tanggal 25 Maret 2010 Marsuki Allie, mengumkan DPR akan melanjutkan pembangunan gedung baru, awal januwari 2011 lalu. Menjelaskan bahwa semua praksi sudah sepakat untuk melanjutkan proyek gedung berlantai 36. Pada tanggal 7 April 2011 meluruskan masalah desain gedung yang tidak pernah disayembarakan. Tanggal 9 April 2011 menegaskan rencana renacana pembangunan gedung baru DPR masih sesuai pidato Presiden Yudoyono. “Presiden tidak mengintervensi DPR dan yang dilakukan DPR dalam pembanunan gedung adalah untuk meningkatkan fungsi checks and Balances”. Pada tanggal 9 Mei 2011, menuturkan, kajian kementrian PU mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR baru akan disampaikan dalam waktu dekat. Belum diperoleh gambaran pasti ukuran dan biaya pembangunan gedung baru DPR. Tanggal 10 Mei menyampaikan biaya anggaran pembangunan sebesar 777 miliar,jumlah lantai menjadi 26 lantai setiap ruangan anggota maksimum 6 meter pesegi.

Daratan papua sudah terbela-belah, memisahkan dari daerah lain menjadi daerah baru atau pemekaran merajalela. Dari situlah Pegunungan Bintang terlahir untuk menjadi sebuah kabupaten baru. Atas kerja keras dari seluruh komponen masyarakat Pegunungan Bintang, bisa diberikan kebebasan dari kabupaten induk yaitu kabupaten Jayawijaya untuk mengatur pemerintahaanya sendiri atau diberikan kabupaten pemekaran. Umur Kabupaten Pegunungan Bintang yang ke -8 telah masyarakat merayakan dengan gembira, sukaria dengan mengorbankan tenaga, keringat, bahkan mengorbankan harta kekayaannya, demi merayakan hari ulangtahun kabupaten yang ke 8 ini yang jatuh pada tanggal 5 mei setiap tahun. Memaknai kehadiran kabupaten disetiap kalangan pasti sudah direfleksi, lebih pada setiap dinas-dinas terkait atas keberhasilan dan kekurang yang telah dilalui.

Mahasiswa KOMAPO juga merefleksi kehadiran kabupaten, dan memaknai hari ulang tahun kabupaten yang ke-8 ini. Diskusi tersebut diselenggarakan pada tanggal 14 mei 2011 di ruang kuliah K/20 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta lantai 2 pukul 09.00. Diskusi tersebut hadirpula Bapak Markus Ningmabin dan Bapak Gerald Bidana dan sekaligus menyampaikan materi diskusi atau membuka wacana diskusi. Bapak Markus Ningmabin selaku senioritas dan sudah lama di Oksibil ketika pemekaran kabupaten Pegunungan Bintang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua. Sehingga semua proses perkembangan pembangunan, kelancaran administarsi pemerintahan, kinerja pemerintah, serta tanggapan masyarakat terhadap kinerja pemerintahaan Welington L. Wenda selama 8 tahun yang sudah lewat ini. Para mahasiswa KOMAPO yang hadir di ruangan tersebut sekitar 20-an orang. Merekan tampak wajah dengan penuh gembira, kesedihan, rasa kemarahan, bahkan kekecewaanpun terjadi pada pagi hari itu, ketika Bapak markus menyampaikan seputar perkembangan pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Dalam penyampaiannya Bapak Markus menyampaikan atau menceritakan tentang sejumlah pandangan mengenai perkembangan kabupaten pegunungan Bintang. Disana banyak perubahaan yang terjadi begitupula banyak kekurangan, kekuranganpun tumbuh subur diantara proses pembangunan fisik. Bapak Markus mengatakan “ proses pembangunan telah berjalan, dan cukup banyak terjadi perubahan terutama perubahan fisik. Baik itu perumahan masyarkat, para pegawai, serta perumahaan anggota dewan dll. Selain itu kelebihan lain pemerintaah wellington periode pertama adalah langka menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu terobosan yang diambil oleh pemerintah adalah mengirim anak-anak ke luar Papua untuk belajar dan sekaligus dibiayai dari pemerintah kabupaten. Program-progaram pemerintah lebih khusus di bidang pendidikan diantaranya adalah program matrikulasi (penyesuaian), yang dilakukan oleh pemerintah dengan USD. Dalam kesepakatan yang diambil oleh pihak USD dengan pemerintah (MOU) selama lima kali anggkatan (periode)”

Lebih lanjut Ia menjelaskan “ membuka jalan untuk dapat akses ke luar (luar Pegunungan Bintang) untuk dikenal. Misalnya kerja sama dengan istitusi-institusi di berbagai kota study. Dan berbagai terobosan yang sedang dan sudah dibangun oleh kepemimpinan Welington Wenda. Dilain sisi kita patut menyoroti (mengoreksi) atas beberapa kelemahan selama kepemimpinan bupati Welington Wenda. Kelemahan tersebut diantaranya: kurang harmonisnya hubungan kewenangan anatara legislative (DPR) dan eksekutif (Bupati), akibatnya tidak ada patokan (perda) dalam pengambilan kebijakan daerah, akibatnya menciptakan moral masyarakat yang jelek, seperti berjudi, malas (proposal), banyak terjadi tindakan kriminalits. Selain itu, terkesan para pejabat baik politisi (legislatif) eksekekutif mencari keuntungan (banyak manipulasi, tidak ditempat menjalankan kewenagnanya khususnya pimpinan SKPD). Itulah sejumalah pionir dan perkembangan kinerja pemerintahaan Welington Wenda masa periode pertama.

Bagaimana proses pembangunan yang sedang dan akan terjadi pada periode kepemimpinan Welington Wenda tahap II (2011-2015)? Pertanyaan yang patut kita analisis dan memberikan penilaian sekaligus memberikan masukan kepada pemerintahaan Wellington Wenda dengan dasar beberapa kelemahan yang disebutkan diatas. Lagian ketika terpilih kembali lagi siap maju sebagai calon gubernur bila lolos perifikasi dan telah mendaftar. Bagaimana jika bapak Welington diangkat menjadi gubernur? Berikut cuplikan yang disampaikan oleh Bapak Markus Ningmabin “ sebagai matan Bupati beliau pasti akan memperhatikan kepada masyarakat Pegunungan Bintang, namun tidak semua kemungkinan besar orang-orang terdekat saja yang diperhatikan” katanya. Untuk mengisi kursi bupati dan merombak kabinetnya, ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Ia menjelaskan jika nantinya bupati lolos perifikasi dan memenagi kursi Gubernur, maka wakil bupati yang akan menjadi Bupati. Lalu bagaiman dengan posisi wakil bupati, pasilah yang mengisi kekosongan tersebut adalah patai politik yang memengai pada urutan ke dua, yaitu bapak Costan Oktemka, namun disini menjadi tanda Tanya adalah apakah Costan Oktemka dari Partai politik atau dari indevenden. Jika dari indevenden, maka lebih jauh lagi dipertanyakan bahwa apakah partai indivenden itu sudah terdaftar di kementrian Hukum dan Ham RI? Jika partai yang berada pada posisi kedua tidak memenuhi aturan maka yang menjadi wakil bupati adalah partai yang memenangi urutan ke tiga”ucapnya.

Menegkok ke KOMAPO Bapak Markus mengatakan “ sebagai pribadi yang diperhitungkan “diri sendiri” dan pemerintah pastilah memposisikan diri dan tekun belajar untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Sebagai bagian dari anggota KOMAPO sebagai wadah belajar untuk berkiprah di lapangan nanti. Pastilah semua sudah direncanakan saya sebagai warga KOMAPO apa yang saya harus lakukan, dan apa yang saya harus dipersiapkan. Jika ada persoalan dengan anggota KOMAPO dan KOMAPO, sebaiknya diselesaikan dengan mekanisme organisasi karena ada dalam wadah KOMAPO sebagai organisasi terpelajar yang sedang belajar” ucap bapak Markus Ningmabin. Dalam rapat tersebut hadir pula Bapak Gerald Bidana, ia menyoroti kepada badan pengurus KOMAPO, agar mereka betul-betul bekerja, jangan Anda santai-santai kos-kosan. Sudah dipercayakan dari anggota KOMAPO untuk memimpin dan mereka. Dengan demikian sebagai sekjen dan wakil sekjen segera difungsikan agar organisasi ini bisa berjalan dengan baik” tuturnya.

Akhir kata “bertanyalah kepada diri sendiri SIAPA SAYA’’? merupakan pertanyaan yang tidak mudah dijawab, namun penting ada upaya untuk menjawab,karena dengan mengetahui sebagian diri kita, dapat mengetahui hak dan kewajiban kita….disitulah pintu menuju cita-cita hidup” bapak Markus dalam catatan tertulisnya. (Frans/Admin).

Bermukim di Pinggir Kota