Persoalan ekonomi di lingkungan masyarakat Pegunungan Bitang sangat penting untuk dibicarakan oleh pihak-pihak tertentu yang menangani di bidang prekonomian, baik ekonomi mikro maupun makro. Perluh dibicarakan disini adalah sector ekomi mikro. Sector ekonomi mikro yang selama ini dikembangkan oleh daerah-daerah maju membawa perubahan yang siknifikan. Salah satu sector ekonomi mikro yang dikembangkan adalah koperasi. Dimana sector ini menjadi tulang punggung prekonomian banggsa. Bertahun- tahun yang lalu telah mencetuskan landasan koperasi atau koperasi merupakan tulang punggung bangsa, dan melalui koperasi telah meneroboskan segala kebodohan dan kemiskinan. Pembebasan kemiskinan adalah langka awal yang diperjuangkan oleh pejuang kemerdekaan republic Indonesia. Pembebasan dan demokrasi ekonomi,demokrasi budaya, demokrasi politik merupakan cita-cita bung Karno. Namun, impian itu tidak dipungkiri oleh pemimpin-pemimpin setelah reformasi, ketiga demokrasi itu menjadi ajang kapitalisme modern dengan individuailme sangat tinggi. Dengan demikian merosotnya pemerataan, kelayakan di hadapan hukum, kemiskinan semakin melelebar, meningkatnya angka pengaguran dan berbagai macam persoalan yang belum di realisasi dan dapat memecahkan persoalannya.
Koperasi itu sendiri perluh kita ketahui,menurut undang-undang No.12 tahun 1967 koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak social dan beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi berdasar atas kekeluargaan. Melihat pengertian tersebut sejogyanya bahwa untuk mau memulai suatu usaha koperasi jenis apapun, baik koperasi konsumsi,koperasi produksi, dan koperasi jasa, kita harus berawal dari kesadaran dari warga setempat. Mempersatukan hati untuk usaha bersama dalam kekeluargaan. Dengan harapan bahwa tidak ada kesenjangan diantara anggota koperasi itu sendiri.
Melihat koperasi itu sangat penting bagi kesejateraan warga/masyarakat setempat, beberapa dari seluruh pemerintah daerah kabupaten di tanah papua mencangkan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui sector ekonomi mikro di bidang koperasi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk memberantas kemiskinan di tanah papua. Salah satu langkah yang diambil adalah pemberian dana yang dikelola oleh setiap kepala kampong. Pemerintah daerah kabupaten perluh diketahui juga bahwa sebagian besar masyarakat di daerah pedalaman papua mengalami transisi dari masyarakat marjinal menuju masyarakat modern. Dengan demikian harpannya adalah bahwa campur tangan pemerintah (dinas prekda) dalam pendampingan masyarakat secara kontinyu sehingga masyarakat setempat benar-benar makan garam di bidang usaha khusunya sektor koperasi. Selain pendampingan, mendorong masyarakat untuk memahami segala bentuk dan atau cara berwirausaha jangka menengah sehingga mereka memahami secara mendalam.
Koperasi adalah langka awal pembebasan kemiskinan di daerah pedalam papua khusnya Pegunungan Bintang, itulah yang disampaikan oleh perwakilan dari BLP cabang mandiri kabupaten pegunungan Bintang, ketika pelantikan kepala kampong dan 4 distrik di wilayah ketengban (Nungme,Bime,Pamek, dan Eipomek), Pegunungan Bintang. Ketika saya menghubungi salah seorang mahasiswa Pegunungan Bintang yang memantau situasi politik di wilayah Ketengban selama satu minggu ( 9-24/juli2010) silam. Berikut kutipan yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa “masyarakat Pegunungan Bintang dikenal dengan ramah, saling membantu, gotong royong (sosial) sangat tinggi, maka untuk membuka koperasi di daerah ini sangat bagus, sehingga kami upayakan untuk setiap kampong ada koperasi yang harus dikembangkan (kelolah) oleh masyarakat setempat. Menambahkan juga bahwa dana kompensasi selain dana respek kami dari lembaga BLP Mandiri akan memberikan 100 juta untuk pengembangan koperasi”katanya di hapan masyarat Ketengban dari empat distrik. Masyarakat pegunungan bintang (ketengban) merespon positif atas segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Semua itu akan berkembang pesat dan mengikuti perkembangan ekonomi global, jika campur tangan pemerintah sangat dominan seperti apa yang saya kutip di atas.
Dampak dari tidak ada campurtangan pemerintah akan mengalami penceceran dalam manajemen keuangan. Tidak menempatkan uang sesuai dengan pos-pos yang dirancang oleh kelompok usaha setempat akan mengalami tersendat berwirausaha karena arah peredaran uang tidak jelas, sehingga setiap tahun pemerintah anggarkan uang pasti tidak ada bukti yang kongkrit, maka setiap anggota koperasi perluh ada pembelajaran secara berkelanjutan di bidang manajemen keuangan di lembaga-lembaga terkait. (Frans)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar